Wewenang untuk menerima CPNS baru dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB). Pemerintah pusat telah mematok syarat yang harus dipenuhi pemprov dan pemko/pemkab untuk menerima CPNS. Namun tak semerta bisa dipenuhi dengan mudah, syarat belanja pegawainya di bawah 50 persen dinilai paling tersulit dipenuhi.
Misalnya Kalsel, dalam kurun waktu 2011 dan 2012 sengaja tidak membuka penerimaan CPNS lantarana menjalani masa moratorium. Meski pada tahun ini moratorium berakhir, sejumlah daerah masih terancam tak mampu melakukan rekruitmen CPNS.
Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel HM Thamrin di Banjarbaru menuturkan, rencana merekrutmen sejumlah CPNS memang ada namun belum pasti kapan akan direalisasikan. “Kalau dihitung-hitung kemungkinan Oktober atau November. Rencananya juga dilakukan system konsorsium menggaet sejumlah PTN agar terpusat,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Selain itu terkait persyaratan yang dinilai paling berat, ia membenarkan bahwa syarat belanja pegawai di bawah 50 persen dinilai tak gampang untuk dipenuhi. “Kita lihat nanti. Memang persyaratan itu dituangkan dalam edaran SK bersama Menpan dan RB. Disusul Mendagri dan Menkeu,” bebernya.
Dijelaskan Thamrin, pengeluaran biaya pegawai wajib kurang dari 50 persen total anggaran pendapatan belanja daerah untuk kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemrpov maksimal harus 25%. “Tersebab Pemprov Kalsel tingkat belanja pegawainya 21,59 persen, maka bisa membuka penerimaan CPNS,” tambahnya.
Pada tahun ini dikabarkannya Pemprov Kalsel mengusulkan 500 formasi yang mayoritas tenaga medis serta paramedis, tenaga teknis dan tenaga edukatif. Sedangkan masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 200 sampai 500 formasi.
Menyikapi perihal tersebut, Kepala Badan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjarbaru Thalmi Hasani menegaskan,untuk Kota Banjarbaru anggaran belanja mencapai 51 persen. Namun itu termasuk dana cadangan guna antisipasi kenaikan gaji pangkat berkala atau menerima pegawai baru. “Kita optimistis saja Pemko Banjarbaru bisa menerima CPNS. Nilainya sekitar 2,5 persen. Kalau bicara angka nyata belanja tentu kurang 50 persen. Yakni sekitar 48,5 persen,” pungkasnya.
AnandaPerdanaAnwar 